Ali menjelaskan, sejumlah peluang investasi pun menjadi pembahasan utama dalam kunjungan tersebut. Khususnya terhadap perkembangan sektor industri semikonduktor.
Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri memberikan perhatian serius terhadap potensi investasi industri semikonduktor (perangkat pengantar listrik). Mengingat, industri tersebut menjadi salah satu keunggulan Indonesia di era pesatnya teknologi informasi dewasa ini.
"Industri jenis ini (semikonduktor) sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi ke depan. Ini yang menjadi fokus diskusi kami tadi," ujar Ali usai memimpin jalannya pertemuan.
Ia mengungkapkan, pemerintah melalui BP Batam pun akan berupaya maksimal untuk membujuk calon investor guna merealisasikan investasi di bidang tersebut.
Apalagi Batam memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) yang berfungsi sebagai jembatan digital antara Indonesia - Singapura.
Kehadiran NDP sendiri diyakini mampu menarik investasi di sektor semikonduktor ke depannya.
"Sesuai instruksi Kepala BP Batam, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai realisasi investasi ke depan sehingga berdampak terhadap ekonomi Batam, termasuk bagi pengembangan sektor semikonduktor," pungkasnya.
Sementara, Diplomat Ahli Utama Kemenlu RI, Dr. Sudjatmiko mengapresiasi perkembangan investasi di Batam.
Menurut Sudjatmiko, Batam juga berpeluang besar untuk menyerap investasi di sektor semikonduktor ke depan.
Salah satu potensi besar yang menjadi lirikan adalah pengembangan KEK NDP sebagai pusat digital atau data center.
"Diskusi kita hari ini guna membahas pengembangan industri semikonduktor. Tujuan kami datang adalah untuk mendukung diplomasi ekonomi, dengan tujuan nilai investasi di Indonesia bisa meningkat," ujarnya.(red)
Diplomat Ahli Utama Kemenlu RI, Dr. Sudjatmiko (batik hijau) saat melakukan kunjungan kerja ke BP Batam
INEWSKEPRI.COM| BATAM - BP Batam melalui Kepala Bidang Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Daya Saing, Ali Mukhtar menerima kunjungan kerja dari Kementerian Luar Negeri, Selasa (26/3/2024).